MDR QRIS 1 Oktober 2026: Cek Integrasi Pembayaran

Bank Indonesia mengumumkan pada 17 Agustus 2026 perluasan kebijakan Merchant Discount Rate (MDR), potongan biaya yang ditanggung penjual, sebesar 0% untuk QRIS, berlaku efektif 1 Oktober 2026. Penjual kategori usaha mikro (UMI) tetap memperoleh MDR 0% yang sudah berlaku, sampai Rp500.000 per transaksi. Seluruh kategori penjual mendapat MDR 0% untuk transaksi sampai Rp100.000. Usaha kecil, menengah, dan besar (UKE, UME, UBE) tetap 0,7% di atas batas itu; kategori lain mengikuti tarifnya sendiri. Kebijakan ini sudah berlaku sejak 1 Oktober.

Tarif di atas ambang mengikuti kategori penjual masing-masing. Siaran pers BI membahas kebijakannya; rincian Kompas membahas angka-angkanya.

Bagi bisnis yang memakai sistem kasir atau POS, pembayaran toko daring, atau penghubung layanan pembayaran (payment gateway), perubahan ini juga memengaruhi perhitungan biaya. Jika aturan tarif belum diperbarui, hasil perhitungan dana yang diselesaikan kepada penjual (settlement) dapat keliru sejak transaksi pertama pada 1 Oktober.

Yang sebenarnya berubah

Sebelum pembaruan ini, MDR QRIS reguler untuk UKE/UME/UBE adalah 0,7% di setiap transaksi, tanpa memandang nominal. UMI sudah punya tarif 0% sampai Rp500.000, dengan 0,3% di atasnya.

Yang berubah per 1 Oktober: UKE/UME/UBE — bisnis kecil dan menengah yang memakai QRIS reguler — mendapat logika ambang batas yang sama seperti UMI. Gratis sampai Rp100.000, 0,7% di atasnya. Pengumuman ini disampaikan Destry Damayanti, Pjs. Gubernur BI, di sebuah acara di Jakarta yang sekaligus jadi ajang peluncuran skema kartu domestik Kartu Kredit Indonesia (KKI).

Sistem pembayaran perlu memeriksa kategori penjual dan nominal transaksi sebelum menentukan MDR. Aturan berdasarkan ambang nominal yang sebelumnya berlaku untuk UMI kini juga berlaku pada kategori lain.

Tabel tarif untuk perhitungan sistem

Ini tabel yang harus dicocokkan dengan logika perhitungan biaya yang berjalan:

Baris terakhir sama pentingnya dengan ambang batas baru: kategori-kategori itu sudah gratis sejak awal dan tetap gratis. Satu larangan yang tetap harus masuk ke logikanya: penjual dilarang membebankan biaya MDR ke konsumen. Menambahkan biaya ke harga yang ditampilkan melanggar aturan — dulu maupun sekarang. Laporan Kompas memuat struktur bertingkat lengkap yang jadi dasar tabel ini.

Mengapa satu tarif tetap dapat menghasilkan selisih

Bayangkan logika biaya seperti tarif parkir bertingkat: jam pertama gratis, jam berikutnya bayar, dan tarifnya beda lagi kalau mobilnya pelat merah. Kalau kasir hanya hafal satu angka tanpa tahu jenis kendaraannya, tagihannya pasti salah — persis itulah yang terjadi kalau integrasi menyimpan MDR sebagai satu konstanta.

Integrasi yang menetapkan secara permanen "QRIS = 0,7%" di skrip settlement menghasilkan angka salah setelah perubahan 1 Oktober. Begitu juga integrasi yang menghitung MDR hanya dari nominal transaksi, tanpa mengetahui kategori penjual menurut BI.

Kedua cabang itu — kategori dan nominal — harus selesai diperiksa sebelum tarifnya ditentukan. Kalau pengecekan kategori terlewat, transaksi Rp80.000 dari pengecer menengah tetap kena tarif lama 0,7%, padahal seharusnya gratis. Kalau pengecekan nominal yang terlewat, transaksi Rp600.000 dari penjual mikro dianggap sepenuhnya gratis, padahal 0,3% justru berlaku begitu nominalnya melewati Rp500.000.

Kedua kesalahan ini dapat terjadi tanpa pesan galat. Sistem tetap menghitung, tetapi hasilnya berbeda dari dana yang benar-benar diselesaikan penyedia pembayaran.

Dampak ke rekonsiliasi dan laporan settlement

Tim keuangan akan melihat dampaknya saat membandingkan perhitungan internal dengan laporan penyelesaian dana. Begitu PJP (Penyedia Jasa Pembayaran) atau payment gateway memperbarui mesin biaya mereka untuk 1 Oktober, nominal bersih yang diterima penjual per transaksi ikut berubah.

Besarnya dampak bergantung pada kategori penjual dan nominal transaksi yang diproses. Kalau logika rekonsiliasi internal tidak ikut bergeser, total harian tidak akan cocok lagi.

Itulah mode kegagalan yang perlu diantisipasi sekarang: bukan sistem berhenti, melainkan selisih diam-diam antara dua angka yang biasanya sama. Notifikasi settlement lewat webhook memperparah ini kalau belum dideduplikasi dan direkonsiliasi dengan hati-hati — lihat webhook reliability patterns kalau bagian alur pemrosesan ini belum pernah diaudit.

Periksa pula pemberitahuan penyelesaian dana yang dikirim ulang. Jika pembaruan status transaksi diterima dua kali, pemroses harus tetap menghasilkan satu pencatatan. Sifat ini disebut idempotensi. Tanpanya, biaya yang sudah dikoreksi dapat tercatat dua kali. Cara membuat pengiriman ulang ini aman dibahas di idempotency in payment APIs.

Tambahkan pemeriksaan selisih pada proses pencocokan catatan atau rekonsiliasi harian. Tandai baris yang perhitungan MDR-nya tidak sesuai kategori penjual dan nominal transaksi. Arahkan baris tersebut ke antrean pemeriksaan sebelum membukukannya.

Sistem harus tahu kategori tiap penjual

Sebelum perubahan ini, sistem sudah perlu membedakan kategori penjual QRIS. Sesudah 1 Oktober, pembedaan itu tetap diperlukan. Dua penjual yang memproses transaksi identik Rp300.000 bisa punya kewajiban biaya berbeda, karena yang satu terdaftar sebagai UMI dan yang lain sebagai UKE.

Simpan kategori BI yang terdaftar untuk setiap penjual atau subpenjual. Gunakan data penyedia pembayaran, bukan perkiraan dari pola transaksi atau ukuran usaha. Jika platform melayani banyak penjual melalui satu akun agregator, tambahkan kategori itu sebagai kolom pada catatan masing-masing penjual.

Lima pertanyaan untuk penyedia pembayaran Anda

Baik memakai Midtrans, Xendit, atau PSP lain, dapatkan jawaban terdokumentasi untuk tarif yang kini berlaku:

1. Apa jadwal biaya terbaru, dan kapan berlaku di sisi mereka? Cocokkan dokumentasi biaya Midtrans dengan kontrak dan laporan transaksi terbaru; pastikan pula apakah lingkungan pengujiannya memakai tarif produksi.
2. Bagaimana sistem Anda memperoleh kategori penjual? Lewat kolom API, label dasbor, atau tidak sama sekali — kalau tidak sama sekali, tanyakan langsung.
3. Bisakah tarif baru diverifikasi di mode pengujian sebelum peralihan? Uji simulasi transaksi di lingkungan pengujian, lalu cocokkan transaksi produksi bernilai kecil dengan laporan penyedia. Tidak semua lingkungan pengujian memakai tarif produksi terbaru.
4. Apakah format laporan settlement berubah? Kolom baru atau label kategori baru bisa merusak skrip rekonsiliasi yang mem-parsing berdasarkan posisi atau nama kolom tetap.
5. Apakah perubahan tarif diterapkan serentak pada tengah malam atau bertahap? Dokumentasi Xendit saat ini mencantumkan settlement T+1; pastikan apakah timing itu ikut terdampak selama masa transisi.

Cocokkan tarif dengan transaksi yang sudah berjalan

Perubahan MDR perlu diperiksa sampai ke perhitungan biaya dan laporan transaksi. Pastikan kategori penjual, ambang nominal, dan tanggal berlakunya tarif sesuai antara sistem Anda dan penyedia pembayaran.

Minta konfirmasi tertulis dari penyedia dan uji tarif yang kini berlaku. Cocokkan hasilnya dengan laporan agar selisih rekonsiliasi atau keberatan penjual dapat ditemukan dan ditangani lebih awal.