Denda UU PDP 2026: Kewajiban Bisnis Tetap Berlaku

Denda pidana dalam Pasal 67 dan 68 UU PDP disesuaikan pada 2026. Bagi pemilik usaha, perubahan itu tidak menghapus kewajiban menjaga data pelanggan atau risiko sanksi administratif. Mulailah dari daftar data yang dikumpulkan, alasan penggunaannya, siapa yang dapat mengaksesnya, serta prosedur saat data bocor; setelah itu periksa perubahan pidananya.

Pada 2 Januari 2026, UU No. 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana mulai berlaku dan menyesuaikan denda pidana di puluhan undang-undang sektoral, termasuk UU PDP (Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi). Batas nominal denda pada sejumlah pasal pidana UU PDP berkurang cukup besar. Analisis Hukumku.id menelusuri angka-angka spesifiknya. Periksa jenis sanksi dan unsur pelanggarannya sebelum menilai dampak perubahan bagi bisnis Anda.

Apa yang sebenarnya berubah

Denda pidana UU PDP awalnya ditulis sebagai angka rupiah tetap. Pasal 67 ayat (1) dan (3), soal memperoleh atau menggunakan data pribadi orang lain secara melawan hukum, masing-masing membawa denda maksimal Rp5 miliar. Pasal 67 ayat (2), soal mengungkapkan data pribadi secara melawan hukum, membawa Rp4 miliar. Pasal 68, soal memalsukan data pribadi, membawa Rp6 miliar.

Perubahan ini menurunkan ancaman denda maksimum; nilainya tidak sekadar ditulis ulang melalui redenominasi. Pasal 79 UU 1/2023 mengatur delapan kategori denda. UU 1/2026 Pasal II ayat (5) memetakan ancaman penjara lebih dari tiga sampai lima tahun ke Kategori IV, dan lebih dari lima sampai delapan tahun ke Kategori V.

Lampiran I nomor 137 secara eksplisit menempatkan Pasal 67 ayat (1), (2), dan (3) UU PDP pada Kategori IV (Rp200 juta), serta Pasal 68 pada Kategori V (Rp500 juta). Pasal IX menetapkan tanggal berlaku 2 Januari 2026.

Analisis kategori denda dan pemberitaan penandatanganan dapat membantu membaca konteksnya. Untuk menentukan ancaman dalam perkara tertentu, tetap cocokkan naskah resmi, pelaku, dan ketentuan pertanggungjawaban korporasi; jangan menganggap angka Rp200–500 juta sebagai batas seluruh risiko perusahaan.

Kewajiban pelindungan data tetap perlu dijalankan

Pidana dan sanksi administratif memiliki dasar serta proses berbeda. Pasal 67 dan 68 memuat unsur perbuatan tertentu, termasuk kesengajaan dan sifat melawan hukum. Sanksi administratif dalam UU PDP, Pasal 57 mencakup peringatan, penghentian sementara pemrosesan, penghapusan atau pemusnahan data, dan denda paling tinggi 2% pendapatan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran. Batas maksimum tersebut tidak berarti setiap insiden otomatis dikenai denda sebesar itu.

Risiko administratif dapat mengganggu operasi yang bergantung pada data, walaupun belum ada perkara pidana. Perbandingan nominal juga tergantung skala usaha: 2% baru melebihi Rp200 juta bila basis pendapatannya di atas Rp10 miliar. Artikel ini tidak memiliki data penegakan untuk menyimpulkan jalur mana yang lebih sering digunakan.

Langkah menjaga data pelanggan

Penilaian perkara tertentu memerlukan penasihat hukum yang memahami faktanya. Dalam pengembangan sistem, terapkan kewajiban pelindungan data pada proses sehari-hari, termasuk pengelolaan akses, pencatatan dasar pemrosesan, dan penanganan insiden.

• Buat daftar data yang benar-benar diproses. Ketahui sistem mana yang menyimpan data pribadi, untuk apa, dan atas dasar hukum apa. Anda tidak bisa menjawab "apakah pemrosesan ini sah" tanpa lebih dulu tahu apa yang sedang diproses.
• Simpan catatan persetujuan dan dasar hukum di tempat yang bisa Anda tunjukkan cepat. Catatan yang tertata dapat diperiksa saat diperlukan, tanpa menghabiskan tiga minggu menelusuri percakapan internal.
• Tulis prosedur penanganan kebocoran data sebelum Anda membutuhkannya. Siapa yang diberi tahu, dalam urutan apa, apa yang dicatat, dan siapa yang berwenang bicara dengan regulator. Saya sudah menulis soal disiplin serupa dalam menjalankan sistem yang dibangun vendor di panduan pengelolaan proyek perangkat lunak untuk UKM: pengendalian melalui catatan dan tanggung jawab yang jelas juga berlaku pada penanganan data.
• Masukkan klausul penanganan data ke setiap kontrak pemroses data. Kalau vendor menyentuh data pribadi pelanggan Anda, eksposur Anda mencakup apa yang mereka lakukan dengan data itu. Tuliskan masa simpan, penghapusan, dan kewajiban pemberitahuan kebocoran agar tanggung jawab setiap pihak jelas.

Periksa praktik penyimpanan data

Perubahan angka pidana tidak menghapus tanggung jawab pelindungan data. Periksa akses, masa simpan, penghapusan, dan prosedur insiden bersama tim operasional. Minta penasihat hukum menilai kewajiban dan risiko perkara tertentu. Libatkan tim teknis untuk menguji bahwa pembatasan serta prosedur yang disepakati benar-benar berjalan.