Aplikasi Tak Terdaftar Bisa Diblokir Komdigi

Jika usaha Anda menjalankan situs pemesanan, aplikasi pembayaran, atau layanan digital bagi pelanggan, periksa kewajiban pendaftaran PSE sebelum layanan digunakan. PSE berarti Penyelenggara Sistem Elektronik; tanda daftarnya disebut TDPSE. Tentukan pihak yang bertanggung jawab, cek status pendaftaran, dan cocokkan domain serta data layanan. Pemutusan akses dapat mengganggu pelanggan meski aplikasinya sehat.

Kewajiban mengikuti fungsi dan lingkup sistem yang diatur, bukan otomatis setiap situs dengan fasilitas masuk akun. Permenkominfo 5/2020, Pasal 2, yang diubah dengan Permenkominfo 10/2021, memuat kategori layanan yang perlu diperiksa. Pendamping perizinan atau penasihat hukum dapat membantu kasus yang batasnya belum jelas.

Langkah awal pemilik usaha

Pelajaran dari penegakan September 2026

Kementerian Komunikasi dan Digital mengirim surat pemberitahuan pada 16 September 2026 ke 25 penyelenggara yang melayani pengguna Indonesia tanpa mendaftar lebih dulu. ANTARA menulis tenggatnya 22 September, mengutip Teguh Arifiyadi, Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik. Penyelenggara yang melewati tenggat dapat menerima peringatan, lalu sanksi administratif berupa pemutusan akses. Operator internet di Indonesia diminta membatasi akses pengguna lokal ke layanan tersebut.

Pembaruan resmi Komdigi pada 27 September menyebut tujuh PSE yang belum memenuhi kewajiban hingga 22 September menerima peringatan tertulis. Karena itu, tenggat September bukan tenggat baru untuk semua usaha, dan artikel ini tidak menganggap seluruh layanan pada daftar awal masih belum terdaftar.

Dari 25 nama, 23 perusahaan domestik dan 2 asing. Warta Ekonomi memuat daftarnya pada 17 September: operator kereta cepat Kereta Cepat Indonesia China, maskapai Lion Mentari, Super Air Jet, Sriwijaya Air, Pelita Air, perusahaan bus antarkota seperti Rosalia Indah dan Haryanto Motor, pelayaran, satu perusahaan properti, dan Shopify Inc. di sisi asing.

Daftar ini didominasi perusahaan yang menjual layanan transportasi atau properti, bukan perangkat lunak. Halaman pemesanan yang mendukung usaha mereka tetap termasuk sistem elektronik yang perlu diperiksa lingkup kewajibannya.

Mengapa bisnis lokal perlu memeriksanya?

Karena arah pengawasannya bergeser. Gelombang yang ramai pada November 2025 isinya platform global semua: CNBC Indonesia mencatat surat ke Cloudflare, Dropbox, OpenAI, Duolingo, dan Wikimedia Foundation pada 19 November 2025. Tiga minggu setelahnya Katadata melaporkan Cloudflare dan OpenAI masih belum mendaftar, dan menterinya bilang pembicaraan masih jalan.

Komposisi gelombang berikutnya mulai berubah. Surat keluar 26 Juni 2026 dengan tenggat 3 Juli, isinya 15 penyelenggara asing dan 10 domestik dengan total 57 situs dan aplikasi yang belum terdaftar — Strava dan Qatar Airways ikut di dalamnya. Pada September komposisinya berbalik: 23 domestik lawan 2 asing.

Pemilik bisnis menengah di Indonesia perlu memperhatikan pergeseran ini. Platform global dapat memiliki tim hukum yang menangani surat kementerian. Sebaliknya, perusahaan bus dengan situs pemesanan buatan vendor mungkin belum menunjuk orang untuk memantau pemberitahuan tersebut.

Usaha kecil ikut wajib daftar?

Dapat ikut, bila fungsi sistem masuk lingkup yang diatur. Pasal 6 PP 71/2019 bersama Permenkominfo 5/2020 Pasal 2 menempatkan kewajiban pendaftaran sebelum pengguna mulai memakai sistem — bukan setelah ada komplain masuk. Prosedurnya diatur Permenkominfo 5/2020 yang diubah dengan 10/2021. Kewajiban ini juga dapat berlaku bagi perorangan yang menjalankan aplikasi berbayar, selama fungsi sistemnya masuk lingkup aturan.

Ada enam kategori yang menarik sebuah situs atau aplikasi ke dalam kewajiban ini: menjual barang atau jasa, menjalankan transaksi keuangan, mengantar konten digital berbayar, menyediakan layanan komunikasi, mengoperasikan mesin pencari atau layanan informasi, dan memproses data pribadi untuk menjalankan transaksi pengguna.

Layanan tambahan sering luput dari pemeriksaan pendaftaran. Marketplace utama sudah didaftarkan bertahun-tahun lalu, lalu lahir aplikasi loyalti, situs kampanye, dan layar pesan di gerai — tiga sistem elektronik baru, tidak satu pun ditambahkan ke pendaftaran.

Apa saja yang disiapkan untuk mendaftar?

Dua lapis, dan urutannya tidak bisa dibalik. Identitas usaha dulu: NIB yang masih aktif — Nomor Induk Berusaha, identitas usaha yang diterbitkan lewat portal perizinan OSS — dengan kode bidang usaha yang cocok dengan pekerjaan sistem Anda. Kode itu namanya KBLI, penanda resmi "usaha ini kerjanya apa". Yang dipilih sembarangan membuat repot belakangan, dan itu sebabnya memilih kode KBLI untuk usaha teknologi pantas dikerjakan satu jam penuh, bukan ditebak sambil mengisi formulir.

Lapis kedua pendaftaran PSE-nya sendiri, diajukan sebagai izin tambahan di OSS lalu tampil di pse.komdigi.go.id. Yang Anda deklarasikan: nama sistem, sektor, domain atau identitas aplikasi, model bisnis, jenis data yang diproses, dan lokasi penyimpanan datanya.

Perhatikan terutama lokasi penyimpanan data. Informasi ini menjadi catatan publik dan perlu sesuai dengan kewajiban pelindungan data pribadi, termasuk ancaman denda UU PDP. Menulis "data disimpan di Indonesia" sementara berkas sebenarnya disimpan pada layanan penyimpanan objek di Singapura menimbulkan ketidaksesuaian yang dapat diperiksa melalui dua tab peramban.

Pendaftaran juga bukan urusan sekali jalan. Domain baru, aplikasi baru, alur data yang berubah, penyedia layanan yang berganti — semuanya perubahan yang wajib dilaporkan. Pasal 7 Permenkominfo 5/2020 memisahkan dua nasib: sistem yang sama sekali belum terdaftar langsung berhadapan dengan pemutusan akses, sedangkan penyelenggara terdaftar yang datanya tidak akurat atau abai menjawab teguran turun bertahap — teguran tertulis, penghentian sementara, lalu pemutusan akses dan dikeluarkan dari daftar kalau tidak ada jawaban dalam tujuh hari setelah penghentian sementara.

Terdaftar atas nama siapa: Anda atau vendor?

Ini pertanyaan pertama saya di setiap serah terima proyek, dan jawabannya cukup sering salah sampai jadi pola. Sebuah perusahaan menyewa pengembang perangkat lunak untuk membangun aplikasi pemesanan. Domainnya dibeli vendor, akun komputasi awannya milik vendor, pencantuman di toko aplikasi atas nama vendor, dan pendaftarannya diajukan lewat badan usaha vendor karena akun OSS-nya sudah terbuka di sana. Dua tahun kemudian vendornya pindah haluan, kontraknya habis, dan operatornya tidak bisa mengubah pendaftaran yang bukan miliknya.

Pendaftaran perlu sesuai dengan pihak yang menjalankan layanan dan memegang hubungan dengan pelanggan. Masukkan pengelolaannya ke daftar serah terima bersama aset lain yang diperiksa saat proyek selesai dan aset harus pindah tangan: nomor pendaftaran, akun OSS tempatnya tersimpan, domain, dan satu nama orang yang bertanggung jawab melaporkan perubahan.

Bagaimana kalau layanan yang Anda pakai yang diputus?

Periksa juga risiko dari penyedia lain. Pendaftaran usaha Anda dapat lengkap, tetapi aplikasi tetap terganggu jika layanan pihak ketiga yang dibutuhkannya diblokir. Daftar November 2025 memuat Cloudflare dan Dropbox. Cloudflare berdiri di depan sejumlah situs Indonesia sebagai CDN — jaringan pengantar halaman dan gambar, semacam gudang cabang yang ditaruh dekat pembeli supaya barangnya sampai lebih cepat.

Kontrak vendor saja tidak menghilangkan risiko pemblokiran. Penyedia dapat tetap beroperasi dan halaman statusnya menunjukkan kondisi normal, sementara pengguna Indonesia tidak dapat mengaksesnya. Janji ketersediaan layanan perlu dinilai bersama risiko pembatasan akses oleh regulator.

Buat daftar layanan internet publik yang dibutuhkan aplikasi saat melayani pengguna: CDN, autentikasi, peta, pembayaran, penyimpanan objek, pemberitahuan otomatis, dan API AI. Untuk setiap layanan, tentukan apakah aplikasi tetap dapat berjalan dengan fungsi terbatas atau berhenti jika alamatnya tidak dapat diakses dari Indonesia. Layanan yang membuat aplikasi berhenti sekelas dengan titik tunggal kegagalan lain di sistem bisnis, dan jauh lebih murah ditemukan Jumat sore daripada saat pemblokiran sudah jalan.

Daftar periksa minggu ini

1. Daftar semua situs dan aplikasi publik yang jalan atas nama perusahaan Anda, termasuk situs kampanye, aplikasi kios, dan apa pun buatan vendor.
2. Untuk tiap satunya, cari pendaftarannya — atau pastikan memang belum ada.
3. Cek badan usaha pendaftarnya punya Anda, bukan punya vendor.
4. Cek NIB masih aktif dan kode KBLI-nya masih menggambarkan pekerjaan Anda.
5. Bandingkan lokasi data yang dideklarasikan dengan lokasi data sebenarnya.
6. Tunjuk satu orang yang melapor setiap ada domain baru atau alur data berubah.
7. Catat nama host pihak ketiga yang dipanggil aplikasi selagi melayani pengguna, dan apa yang rusak kalau salah satunya diblokir.
8. Mulai jalur pendaftaran sebelum suratnya datang. Dua gelombang terakhir hanya memberi lima sampai tujuh hari, dan tidak ada yang bisa diajukan selama NIB belum aktif.

Yang tetap berlaku setelah tenggat ini

Pemutusan akses dapat terjadi tanpa kerusakan pada aplikasi. Pemantauan internal mungkin menunjukkan kondisi normal saat pelanggan tidak dapat membuka layanan. Perbaikannya memerlukan penyelesaian kewajiban pendaftaran, sehingga persoalan ini perlu ditangani sebelum layanan diluncurkan.

Menyiapkan dan memelihara pendaftaran membantu menghindari gangguan ketika pelanggan masih perlu memesan layanan Anda.